SHARE NOW

Aksi AMSB : Walikota Pematangsiantar Gagal Lindungi Warganya Pasca Copid, DPRD Harus Keluarkan Hak Angket

PEMATANGSIANTAR| Tvnyaburuh.com – Ratusan massa yang yang tergabung dalam Aliansi Masyakarat Pematangsiantar Bersama (AMSB) menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Walikota Pematangsiantar pada Kamis (2/9/2021).

Dalam pernyataan sikapnya AMSB menyampaikan, bahwa sejak sejumlah kasus covid-19 meningkat di Indonesia, permasalahan sosial dan ekonomi pun turut muncul melanda masyarakat. Kemunculan pandemi covid-19 hingga sekarang ini, membuat Pemerintah mengeluarkan sederet peraturan maupun anjuran dari waktu ke waktu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Sederet peraturan yang dikeluarkan Pemerintah pada intinya adalah seputar pembatasan aktifitas masyarakat yang dianggap berpotensi menyebarkan virus korona.

Pembatasan aktifitas masyarakat tersebut juga termasuk pembatasan kegiatan usaha dari para pelaku usaha. Di satu sisi hal ini merupakan bentuk kebijakan Pemerintah dalam hal keselamatan kesehatan masyarakat,

“Namun di sisi lain persoalan ini jelas melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya di Kota Pematangsiantar yang tingkat penyebaran virus korona tergolong tinggi,” ucap Tri Aditya selaku Koordinator AMSB melalui pengeras suara.

Belakangan, lanjut Aditya, Pemerintah menetapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) secara darurat di beberapa daerah di Indonesia. PPKM Darurat yang ditetapkan Pemerintah diberlakukan secara lebih ketat dari aturan-aturan sebelumnya. 

“Jelas bahwa kehadiran kebijakan PPKM yang semakin ketat telah menyebabkan kehancuran kembali ekonomi masyarakat pelaku usaha yang berjuang untuk bertahan hidup. Kondisi ini memperpanjang kesengsaraan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari,” ketus Aditya.

Disampaikanya lagi, di Kota Pematangsiantar bahkan terjadi kondisi dimana ditetapkannya PPKM Level IV oleh Pemerintah dengan bertambah ketatnya kebijakan seperti penyekatan jalan-jalan utama yang melumpuhkan perekonomian masyarakat. Situasi ini pun memunculkan keraguan di tengah-tengah masyarakat bahwa meningkatnya level PPKM merupakan bentuk ketidakseriusan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kasus Covid-19 di Kota Pematangsiantar. 

“Tidak adanya perhatian terhadap masyarakat yang mengalami kehancuran ekonomi, menegaskan kegagalan Walikota Pematangsiantar dalam menanggulangi bencana Covid-19 serta dampak yang diakibatkannya,” tegas Aditya.

Pemerintah Kota Pematangsiantar kata dia, seharusnya mampu memberikan bantuan kepada masyarakat, baik bantuan sosial tunai, bantuan UMKM, maupun bantuan subsidi air minum, justru sama sekali tidak pernah di laksanakan selama PPKM berlangsung.

Belum lagi adanya kelakuan daripada oknum DPRD Kota Pematangsiantar yang telah mempertontonkan perilaku yang tidak elok, hingga menyakiti hati rakyat Pematangsiantar. Beredarnya foto para wakil rakyat baru-baru ini yang menampilkan kesan sedang bersenang-senang dengan memakan durian diselingi kegiatan kunker ke Aceh Tenggara yang menggunakan anggaran negara, menambahkan luka bagi masyarakat yang menderita akibat PPKM Level IV di Kota Pematangsiantar.

“Melihat fakta yang terjadi ini, Masyarakat Kota Pematangsiantar melalui Aliansi Masyarakat Pematangsiantar Bersama menyampaikan sikap dan tuntutan secara langsung melalui aksi unjuk rasa,” pungkasnya.

Usai melakukan orasinya, perwakilan massa diterima, PLH Sekda Zainal Siahaan, para delegasi aksi terlihat menyerahkan surat Statmen aksi AMSB untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat, adapun tuntutan para massa adalah sebagi berikut:

1. Meminta Kepala Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar agar bertindak tegas menegakkan Hukum terhadap Walikota Pematangsiantar karena dinilai melanggar kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada warga Negara dalam penanganan pandemi Covid-19.

2. Meminta kepada DPRD Kota Pematangsiantar untuk segera melaksanakan Hak Angket dalam rangka melakukan penyelidikan kinerja Walikota Pematangsiantar dan mempertanyakan penyebab ditetapkannya PPKM hingga sampai pada status Level IV di Kota Pematangsiantar oleh Pemerintah.

3. Meminta kepada Badan Kehormatan DPRD agar segera meneliti dugaan pelanggaran kode etik terhadap para oknum anggota DPRD Kota Pematangsiantar yang mempertontonkan perilaku tidak etis dan tidak berperikemanusiaan kepada masyarakat yang lebih mengutamakan kerja di luar tugas utama dengan bersenang-senang saat memakan durian memanfaatkan kunjungan kerja ke Aceh Tenggara menggunakan Anggaran Negara.

Pantauan awak media, usai menggelar pertmuan di kantor Walikota, massa AMSB kembali melanjutkan aksinya menuju kantor DPRD Pematangsiantar dengan mengusung tuntutan yang sama.

#Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER