SHARE NOW

Diduga Dimintai Pungli Rp 5 Juta, Ratusan Pekerja Alih Daya PLN Anggota SPALS, Geruduk Kantor PT. DEI Solo

SOLO| Tvnyaburuh.com – Sebanyak 400 orang Tenaga Alih Daya (TAD) PLN Area Surakarta dan Area Sukoharjo yang merupakan anggota Serikat Pekerja Listrik Area Soloraya (SPLAS)-SERBUK Indonesia, hari ini menggeruduk kantor PT. Data Energi Infomedia (DEI) di Manahan, Solo, Senin (6/9/2021).

Aksi TAD yang berasal dari 9 Rayon atau ULP PLN dipicu oleh Manajemen PT. DEI yang meminta uang jaminan pekerjaan kepada tiap-tiap pekerja sebesar 5 juta rupiah. Selain uang jaminan pekerjaan, para pekerja juga diminta untuk menandatangi surat pernyataan yang isinya sangat merugikan para pekerja. Kedua hal tersebut menjadi syarat wajib sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT).

TAD beralasan bahwa permintaan uang jaminan pekerjaan adalah tindakan ilegal atau pungutan liar (Pungli), karena belum pernah terjadi kepada pekerja di vendor-vendor sebelumnya dan di dalam peraturan direksi PLN No. 219, yang mengatur tentang Tenaga Alih Daya PLN. Apalagi TAD rata-rata sudah bekerja menjadi pembaca meter PLN sejak 15 tahun yang lalu, jadi uang jaminan pekerjaan dan surat pernyataan adalah kebijakan yang mengada-ada. 

Tri Joko, perwakilan Cater mengatakan bahwa selain ilegal, permintaan uang jaminan pekerjaan sebesar 5 juta per orang sangat memberatkan sekali di tengah situasi pandemi seperti sekarang. 

“Kebijakan vendor ini sudah keterlaluan, dan permintaan uang jaminan belum pernah terjadi sebelumnya.” Tegas Joko. 

Para TAD juga meminta PLN UID Jateng-DIY, sebagai pemberi pekerjaaan, tidak lepas tangan atas permasalahan yang menimpa TAD ini. Sebab PLN memiliki fungsi pengawasan kepada vendor-vendor yang menerima order pekerjaan pembacaan meter PLN ini. 

Fajar Setyo Nugroho, Wakil Sekretaris Jenderal SERBUK Indonesia yang hadir di Solo mendukung aksi yang dilakukan SPLAS. Fajar beralasan bahwa tindakan sewenang-wenang yang tidak memiliki dasar hukum harus dihentikan.

 “Manajemen PT. DEI harus taat aturan, karena negeri ini negeri hukum. Tidak ada yang boleh bertindak di atas hukum.” Tegas Fajar.  

Sampai sekarang masih terjadi perundingan antara perwakilan TAD dengan Manajemen PT. DEI.

#Sumber tulisan: Happy Nur Widiamoko 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER