SUMBAWA BESAR, Tvnyaburuh.com- Elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpianan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPW FSPMI) NTB juga menyampaikan aksi penolakannya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2021.
Demikian disampaikan, oleh Ketua Fauzan Mukkaram Bajuber selaku ketua DPW FSPMI NTB, menurutnya KSPI secara nasional hari ini Rabu (21/4) secara serentak menggelorakan aksi di 24 Provinsi dan 150 Kabupaten/Kota se Indonesia, dengan tuntutan utama Tolak Omnibuslawa dan cabut UU Cipta Kerja yang sangat merugikan kaum buruh. Mulai dari hilangnya hak-hak kaum buruh dan tidak adanya jaminan kepastian kerja, serta kontrak seumur hidup.
“Masa depan generasi bangsa telah terdegradasi oleh UU Omnibuslaw khususnya kluster ketenagakerjaan, itu merupakan UU pelegalan perbudakan bagi anak bangsa ini” ujar Fauzan didampingi Sekretaris FSPMI NTB, Imam Surayawan kepada Tvnyaburuh.com di Sumbawa. Rabu (21/4/2021).
Untuk itu, ia mengatakan FSPMI NTB secara tegas menolak UU Cipta Kerja dan meminta agar hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut dan membatalkan UU yang dianggap merugikan para buruh ini.
“Kami keluarga besar DPW FSPMI NTB menolak dengan tegas. Dan meminta hakim MK mencabut Omnibuslaw khususnya klaster ketenagakerjaan” tegas Fauzan.
Sementara Sekretaris FSPMI NTB, Imam Suryawan, menambahkan, aksi yang mereka gelar wilayah NTB adalah dengan cara virtual dari dalam lokasi pabrik, para buruh mengikuti dan menyaksikan Vidio medsos aksi yang dilaksanakan oleh KSPI di depan gedung MK dan beberpa wilayah lain di Indonesia.
” Ada beberapa PUK kami semua juga membentang poster di dalam lokasi gerbang pabrik, semua menolak UU Cipta Kerja, kami juga buat Vidio aksi masing masing PUK di wilayah NTB untuk dibagikan secara virtual, intinya kami buruh NTB juga menolak tegas UU Cipta Kerja” tutupnya.
#Tim
