SHARE NOW

Selain Buruh Yamaha, Menyusul Buruh Pabrik Motor Suzuki Juga Tolak PKB Omnibus Law Cipta Kerja

BEKASI| Tvnyaburuh.com – Akhir akhir ini para buruh di Perusahaan sedang ramai – ramainya melakukan perjuangan berupa penolakan pembahasan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan memakai UU Omnibus Law Atau UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. 

Sebelumnya ramai tagar penolakan PKB Omnibus Law yang sedang dilakukan oleh buruh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (PT YIMM) yang beralamat di Cakung Jakarta Timur.

Kali ini gilaran buruh pabrik motor Suzuki yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Motor dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Suzuki Indomobil Motor (PUK SPAMK FSPMI PT SIM, juga sedang berjuang menolak PKB Omnibus Law di perusahaan tempat mereka bekerja yang beralamat di Cikarang Bekasi.

Demikian disampaikan pengurus Heru Wibowo selaku Ketua PUK SPAMK FSPMI PT. SIM usai melaksanakan agenda konsolidasi dengan cara road show tatap muka perangkat dengan seluruh anggotanya, pada Senin (13/9/2021) berlokasi di GIIC-Cikarang.

“Dalam konsolidasi ini ada beberapa penyampaian agenda besar yang menjadi prioritas bersama, yaitu upah dan pembaharuan PKB, dan harus dipahami seluruh anggota bahwa ke dua agenda tersebut saat ini sangat sulit dan berat ditengah situasi pandemi serta aturan UU No. 11 Tahun 2020 OmnibusLaw Ciptaker.” ucap Heru dihadapan ratusan anggota buruh Suzuki, dikutip dari koranperdjoeangan.com Rabu (15/2021).

Heru wibowo, juga menekankan pentingnya membangun kesadaran untuk kepentingan bersama seperti Kenaikan Upah Tahun 2021 yang sedang diperselisihkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung yang sudah memasuki sidang ke-3 senin kemarin.

Masih kata Heru, Perundingan PKB yang sedang berjalan marathon dengan perselisihan kenaikan upah 2021 dimana banyak sekali usulan pengusaha yang coba dimasukan terkait aturan Omnibus Law Ciptaker seperti aturan Kompensasi beberapa jenis jenis PHK misal : pensiun, pensiun dipercepat, PHK karena sakit panjang, meninggal dunia, indisipliner, undur diri, rasionalisasi, dan lain sebagainya yang akan mengadopsi aturan Omnibus Law serta beberapa pasal PKB yang telah di Omnibuslaw dari aturan UU 13 2003.

“Ada beberapa usulan pengusaha yang sangat sulit untuk di terima PUK seperti perubahan redaksi dan penambahan ayat serta tambahan redaksi terkait upah dan bonus yang cukup berat diterima sebab ada klausul yang tidak ada kewajiban menjalankan rumusan yang telah ada ketika perusahaan dalam kondisi mengalami kerugian.” ungkap Heru.

Lebih lanjut Heru manyampaikan, ini adalah berbagai permasalahan yang disampaikan dalam konsolidasi melalui orasi oleh ketua PUK SPAMK FSPMI PT. SIM. Sudah sewajarnya bergejolak, timbul semangat juang dari hati ketika hak hak sebagai pekerja mulai dikebiri.

Dalam kesempatan yang sama, jajaran PUK SPAMK FSPMI PT. SIM meminta doa serta support kawan kawan anggota semua agar tetap mengawal semua prosesnya sampai selesai dan tuntas.

Sebagai bentuk dukungan nyata anggota, PUK PT. Suzuki ini juga meminta seluruh anggotanya untuk mengkampayekan dan mendukung kampanye di media sosial dengan hastag

#TolakNilaiAlfaMinus

#PKBTanpaOmnibusLaw

#TolakOmnibusLaw

#CabutUUCiptaKerja

“Dan tak lupa PUK SPAMK FSPMI PT. Suzuki mengharapkan doa dan dukungannya kepada seluruh buruh Indonesia agar menolak upaya memaksakan Omnibus Law masuk ke PKB di PT. Suzuki khususnya dan disetiap perusahaan pada umumnya, bersama sama kita perjuangkan hal tersebut.” pungkasnya.

Pantauan awak media ini, agenda konsolidasi kali ini dihadiri seluruh jajaran PUK, seluruh Pleno Plant Cikarang, Garda Metal, Tim Media Internal dan ribuan anggota PUK dan pekerja di Suzuki plant Tambun.

Penulis : Jim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER